Proses Pemakzulan Wakil Presiden Tidak Semudah itu, Ini Tahapan lengkapnya

Di AlurKerja kami percaya satu hal: proses yang rumit jadi jauh lebih mudah dipahami begitu digambar. Untuk mengujinya, kami memetakan salah satu proses kenegaraan yang paling sering dibicarakan tetapi jarang dipahami utuh, yaitu pemakzulan Wakil Presiden.

Sering Dibicarakan, Jarang Dipahami Utuh

Begitu isu pemakzulan muncul, banyak yang mengira urusannya selesai dengan satu pemungutan suara. Padahal usul itu harus melewati DPR, Mahkamah Konstitusi, lalu MPR, dan di setiap lembaga ada syarat yang wajib terpenuhi sebelum prosesnya boleh berlanjut.

Karena itu, pertanyaan yang lebih berguna bukan “jadi atau tidak?”, melainkan “sekarang sudah sampai tahap mana, dan apa syarat untuk lanjut ke tahap berikutnya?”

Apa yang Membuat Prosesnya Panjang?

Setelah seluruh alurnya kami gambar, terlihat jelas kenapa proses ini tidak mungkin berjalan singkat:

Setiap titik keputusan bisa mengubah arah proses. Berkas yang belum lengkap dikembalikan untuk diperbaiki, rapat yang tidak kuorum ditunda, dan usul yang ditolak paripurna tidak dapat diajukan kembali.

Diagram Alurnya

Diagram berikut digambar dengan BPMN (Business Process Model and Notation). Setiap pihak punya lajur sendiri, setiap langkah berupa kotak, dan setiap percabangan berupa belah ketupat. Geser dan perbesar diagramnya, lalu ikuti alurnya dari kiri ke kanan.

Membaca Diagramnya, Tahap demi Tahap

1. Usul lahir di DPR

Semuanya bermula dari dugaan pelanggaran oleh Wakil Presiden. DPR boleh menempuh Hak Angket lebih dulu, boleh juga langsung menyusun usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) lengkap dengan materi dan buktinya. Usul itu perlu tanda tangan sedikitnya 25 anggota. Kalau berkasnya belum lengkap, pengusul melengkapinya dulu sebelum diterima Pimpinan DPR dan diagendakan lewat Bamus.

2. Paripurna pertama dan kerja Pansus

Di rapat paripurna, pengusul menjelaskan usulnya dan fraksi-fraksi menyampaikan pandangan. Keputusan baru bisa diambil bila minimal 2/3 anggota DPR hadir, dan usul lolos bila disetujui minimal 2/3 dari yang hadir. Jika ditolak, usul HMP tidak bisa diajukan lagi.

Jika lolos, DPR membentuk Pansus dari semua unsur fraksi. Pansus punya waktu 60 hari untuk menyelidiki, memanggil pihak terkait, mengumpulkan bukti, lalu menyusun laporan. Laporan itu kembali diuji di paripurna dengan syarat kehadiran dan dukungan yang sama. Tanpa dukungan yang cukup, pendapat DPR tidak diteruskan ke MK.

3. Pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi

DPR mengajukan permohonan ke MK disertai keputusan DPR, risalah rapat, dan bukti. Setelah kelengkapannya diperiksa, perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan salinannya dikirim ke Presiden paling lambat 7 hari kerja. MK punya 90 hari sejak registrasi untuk memutus; di diagram, permohonan gugur bila tenggat itu terlampaui.

Ada tiga kemungkinan amar putusan: pendapat DPR dibenarkan, permohonan tidak dapat diterima, atau permohonan ditolak. Proses hanya berlanjut bila MK membenarkan pendapat DPR.

4. Keputusan di MPR

Berbekal putusan MK, DPR memutuskan untuk meneruskan usul pemberhentian ke MPR. MPR menjadwalkan sidang paripurna dalam 30 hari sejak usul diterima dan mengundang Wakil Presiden untuk memberi penjelasan. Kalau Wakil Presiden tidak hadir, sidang tetap berjalan. Putusan sah bila minimal 3/4 anggota MPR hadir dan minimal 2/3 yang hadir setuju. Bila tidak tercapai, Wakil Presiden tetap menjabat.

5. Mengisi jabatan yang kosong

Bila pemberhentian disetujui, MPR menerbitkan Ketetapan. Presiden kemudian mengusulkan dua calon, MPR memilih salah satunya dalam 60 hari sejak jabatan kosong, dan Wakil Presiden terpilih dilantik. Jalur yang sama berlaku bila Wakil Presiden mengundurkan diri.

Ringkasan Syarat di Setiap Tahap

Catatan: tulisan ini bersifat edukatif dan merangkum diagram proses yang kami petakan. Untuk rujukan hukum yang mengikat, silakan merujuk langsung ke UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Kalau Proses Negara Bisa Digambar, Proses Anda Juga Bisa

Yang menarik dari latihan ini bukan sisi politiknya. Begitu alurnya tergambar, siapa pun bisa menunjuk satu kotak dan tahu persis prosesnya sedang berada di mana, siapa yang harus bergerak, dan apa syarat berikutnya.

Proses di kantor sering punya pola yang sama: persetujuan berlapis, banyak pihak, dan tenggat yang berbeda-beda. Di AlurKerja, diagram BPMN seperti di atas tidak berhenti sebagai gambar. Diagram itu bisa langsung dijalankan sebagai alur kerja: tugas masuk ke orang yang tepat, persetujuan tercatat, dan tenggat terpantau.

Kalau Anda punya satu proses yang ingin dirapikan, ceritakan ke tim kami. Kami senang membantu memetakannya.